SOFIFI,IMc – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Hal ini menyusul Pemerintah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ketua Deprov Malut, Iqbal Ruray dikonfirmasi awak media di Sofifi beberapa waktu lalu menyampaikan sebelumnya pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. IWIP di Jakarta membahas sejumlah permasalahan daerah.
“Pendapatan dari PAD ini perlu digenjot agar bisa mencukupi belanja besar yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, jadi PAD ini sangat penting,” cakap Politisi Golkar itu.
Mantan Ketua DPRD Kota Ternate ini menyebutkan, pajak daerah seperti pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, semua harus dibenahi.
Pada pertemuan itu,Deprov meminta IWIP dan perusahaan sektor pertambangan agar terbuka terkait data-data mereka. “IWIP merespon itu dengan baik sehingga dalam waktu dekat kita akan on the spot ke lapangan,” tambahnya.
Selain itu Iqbal mengutarakan, pertemuan DPRD dan IWIP juga menyasar di sektor UMKM hingga pendidikan, kesehatan dan kebutuhan warga di daerah lingkar tambang. Dimana DPRD menginginkan agar distribusi pangan yang masuk di areal perusahaan nikel ini juga melibatkan UMKM.
“Pihak IWIP akan membuka peluang itu. Pasca Gubernur dan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dilantik pada 20 Februari ini kita bertemu dengan mereka bicara soal ini, supaya kita dorong agar bisa menjadi mitra perubahan subkon yang ada di IWIP,” kata Iqbal.
“Kita berharap agar dana CSR PT IWIP bisa memperhatikan pendidikan, kesehatan, begitu juga menyangkut dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkar tambang. Kita juga berharap IWIP bisa membangun gedung SMK setelah siswa lulus mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tidak ada kecemburuan anak daerah,” tutur Ikbal.
Disentil apakah tak ada pembahasan lanjutan dengan Pemprov mengingat banyak perusahaan tambang bercokol di Maluku Utara namun PAD dari sektor pertambangan terbilang stagnan, Kata Iqbal, semua kembali ke Pemda.
“Kita DPRD ini kalau tidak dapat informasi dari pemerintah daerah juga susah, apalagi kita harus jalan sendiri, karena dengan pemerintah juga agak susah,” tandas Iqbal.
Selain itu saat bertemu perwakilan pimpinan IWIP Iqbal mengaku juga membahas isu lingkungan pengembangan sungai Sagea dan Boki Maruru di Halmahera Tengah.
Dimana disampaikan Iqbal, IWIP menyatakan sudah memerintahkan penelitian dari Universitas Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mencari masalah limbah yang mengalir ke sungai. (Um)
