Pemkot Ternate Diminta Selesaikan yang Urgent dalam Bulan Ramadan

Ternate18 Dilihat
banner 468x60

TERNATE,IMc – Pemerintah kota (Pemkot) Ternate diminta oleh Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Ternate, untuk menyelesaikan pembayaran hutang yang urgen dalam bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.

Ketua komisi II DPRD Kota Ternate,
Farijal S. Teng menjelaskan bahwa,
ada sejumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemerintah kota pada bulan Maret atau bulan Ramadhan saat ini.

banner 336x280

“Di antaranya TTP ASN/PPPK, Honor PTT, Petugas Sampah, insentif RT/RW serta kader Posyandu dan juga Dibijaki soal Hutang Pihak 3 yang belum terselesaikan,” katanya, Jumat (7/3/2025).

Farijal yang biasa disapa Ijal mengatakan, ini semua kewajiban Pemkot untuk membayar hak mereka agar kebutuhan mereka selama Ramadhan sampai lebaran nanti dapat terpenuhi.

Sehingga tidak mengganggu Konsentrasi Aktifitas ibadah Mereka di Bulan Yang Mulia ini. karena kebutuhan di bulan Ramadhan sangat tinggi untuk itu kami meminta pemerintah kota untuk membayar hak mereka.

Dan soal THR bagi pegawai mau pun tenaga honorer di lingkup Pemkot Ternate yang di isyaratakan untuk dibayar pada tanggal 17 sampai 20 Maret 2025 juga harus di salurkan sebelum 10 hari menjelang Lebaran Idul Fitri.

Pernyataan ini, menurut Ijal, disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo bahwa pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung Pertumbuhan Ekonomi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ternate ini mengatakan, untuk mengantisipasi agar semua itu terpenuhi dengan kesediaan anggaran yang cukup, dan karena pembiayaan yang begitu besar.

“Maka kami meminta Pemkot ambil langkah koordinasi dengan Dirjen Perimbangan KEMENKEU RI, untuk permintaan pencairan DBH Kurang Bayar, dan Juga kepada Gubernur Maluku Utara agar Dana Transfer Provinsi dalam hal ini Sisa Hutang 2023 dan 2024 bisa Dibayarkan pekan depan,” sambungnya.

Karena kalau hal itu sudah terbayar, maka Pemkot Ternate sudah dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban pemkot terhadap hak-hak Para aparatur dan yg lainnya di kota ternate.

“Karena hutang DBH juga sangat mempengaruhi pembiayaan dan belanja Pemerintah kota Ternate, untuk itu kami minta agar secepat nya dapat berkoordinasi,” pungkasnya. (dbs)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *