TERNATE,IMc – Bapemperda DPRD Kota Ternate rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Lembaga Jaringan Penelitian Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat (JP3M) pada Senin, 10 Maret 2025.
Rapat dengar pendapat umum dalam rangka Presentase dua Naskah Akademik Ranperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kota Ternate oleh lembaga JP3M.
“Kami rapat dengan pihak lembaga LP3M sebagai pembuat materi dari naskah akademik kerjasama antara DPRD kota Ternate dengan salah satu lembaga dari universitas,” kata
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif.
Dimana mereka membahas terkait naskah akademik yang menjadi inisiatif dari Bapemperda yaitu ada dua Perda, yaitu Ranperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kedua Ranperda penggunaan dan perlindungan aksara bahasa dan sastra Ternate.
“Kita tahu bahwa khusus untuk masyarakat rentan di bidang sosial ini banyak problematik di Kota Ter nate baik kelompok difabel, kelom pok rentan dan terus problem kesejahteraan sosial ini misalkan,” sam bung Nurlaela biasa disapa Nella.
Banyak hak-hak yang sebenarnya orang yang harus menerima bantuan iuran banyak tidak tepat sasaran berdasarkan data maka Ranperda ini harus dorong agar ini kesejahteraan dan hak hak dari pada penyelarasan terhadap problem sosial berlangsung dengan baik.
Kedua bahasa Aksara, dan Sastra Ternate masuk dalam kategori yang akan segera punah maka perlu ada upaya revitalisasi bahasa sastra dan aksara karena ini kekayaan cagar budaya kota Ternate.
“Kami melihat Pemkot harus konsen dan peduli terhadap identitas bahasa ibu, yaitu bahasa Ternate,” lanjutnya. Sudah harus membuat masyarakat membiasakan diri melakukan upaya sosialisasi edukasi dan transformasi pendidikan agar tidak hanya muatan lokal tapi kurikulum bahasa daerah kemudian setiap lingkungan pembudayaan terhadap bahasa Ternate ini harus dioptimalkan karena sudah mulai terkikis terutama di generasi bawah sudah hampir punah.
“Makanya kepentingan kami dengan adanya Perda ini, ada beberapa usulan penting bahwa Pemkot didorong harus punya kelembagaan khusus untuk pembelajaran bahasa Ternate yaitu bahasa daerah,” tuturnya.
Kemudian harus buat sistem digitalisasi semacam aplikasi bahasa Ternate terus ketiga arah kebijakan harus jelas misalnya transformasi pendidikan. Misalnya dari SD bukan hanya muatan lokal tapi kurikulum benar benar tepat sasaran, kamus bahasa Ternate disusun dengan baik.
“Sastrawan dan sastra lisan benar benar diberdayakan karena kewajiban kami, ini harus kita lindungi, harus kita lestarikan. Maka dari itu Ranperda ini menjadi strategis. Mudah mudahan dalam proses pembahasan selanjutnya fraksi dan seluruh anggota DPRD mendukung agar Perda ini bisa berjalan sampai pada pengesahan,” jelasnya.
Aplikasi semacam kamus online yang dikhususkan untuk bahasa Ternate. Harapannya ada inovasi misalkan Pemkot ada ASN naik jabatan harus ada PIM 1,2 dan prakarya mereka itu dioptimalkan kaitan dengan membuat aplikasi bahasa Ternate setelah itu outputnya bisa jadi aplikasi yang diadopsi oleh seluruh masyarakat.
“Saya pikir yang cenderung baik itu ada beberapa tipe sekolah misal nya SD Katolik mereka luar biasa pembelajaran dan pelestarian bahasa Ternate tapi SD negeri dan swasta lain tampaknya ini hanya jadi syarat formalitas bukan benar-benar bahwa mereka menyadari bahwa identitas bahasa daerah ini sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan,” ujarnya.
Soal guru bahasa ternate ini juga, kata Nella, jadi problem dimana Pemkot sudah menyiapkan guru penutur lewat dinas kebudayaan dimana mereka mensupport kegiatan muatan lokal di sekolah- sekolah tapi fakta di lapangan yang kami temukan bahwa itu hanya pemenuhan untuk honorer saja tapi kualitas penguasaan mereka terhadap bahasa daerah itu masih dipertanyakan.
“Komisi III juga selain Bapemperda, kita akan mengundang guru-guru honorer bahasa Ternate paling tidak mereka diuji satu per satu. Apakah implementasi kerja di lapangan sesuai atau tidak,” pungkasnya. (dbs)
