TERNATE,IMc – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos membuka dengan resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 Provinsi Maluku Utara (Musrenbang RKPD 2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, pada Kamis (24/04/25).
Kegiatan pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Maluku Utara didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, beserta Jajaran Forkompinda.
Turut hadir dalam acara ini, Sekda Provinsi Malut, Syamsuddin Abdulkadir, Ketua TP PKK Provinsi Malut, Rusni Sarbin, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Pemda Kabupaten/Kota, Para Asisten lingkup Provinsi Malut, Para Staf Ahli, Instansi Vertikal, Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, Mitra( Perbankan se-Malut), Ketua LSM se-Indonesia Malut, serta kurang lebih 300 peserta Musrenbang.
“Saya memberikan apresiasi kepada Forkompinda atas sinergi komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Forkompinda karena kestabilan daerah tidak bisa tercapai tanpa sinergi Forkompinda dan Pemerintah Daerah masing-masing.” Ucap Gubernur.
Untuk itu, Gubernur menghimbau kepada para kepala daerah yang hadir untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan Forkompinda daerah masing-masing, karena dibutuhkan stabilitas yang baik untuk menghasilkan kestabilan di daerah bagi pertumbuhan ekonomi seperti yang dipaparkan kepala Bappeda, bahwa tujuan kegiatan ini untuk mengsinkronisasi program untuk bisa bersinergitas.
“Pada akhirnya tujuan kita semua di sini dan tugas kami sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program strategis nasional, program Asta cita dari Presiden Prabowo, terimplementasi online dengan program Pemerintah Provinsi dan 10 kabupaten/Kota di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Pada kesempatan itu, Sherly membagikan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diharapkan bisa bersinergi dengan Kabupaten/Kota, yang pertama bidang pendidikan dalam program 100 hari kerja Gubernur/Wagub membebaskan biaya komite untuk SMA,SMK/SLB yang sudah berjalan di bulan April ini.
“Prioritas saya dan Pak Sarbin, kita akan launching secara resmi pada hari pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan, kedua saat kunjungan Mendikti terjadi pembicaraan bersama antar Pemprov dengan Rektor Unkhair dan Mendikti untuk konfirmasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov untuk melaunching cipta bahasa Indonesia pintar.
Apresiasi juga kepada Pemerintah Morotai dan Halteng yang sudah melakukan beasiswa yang sama dengan universitas di Malut.
Harapannya Program di Morotai semoga terus berkelanjutan di masa pemerintahan yang baru begitu juga dengan Halteng.
Harapan saya, 8 Kabupaten/Kota lainnya di Maluku Utara bisa mendukung terutama Haltim dan halteng yang bisa berkoordinasi, jika APBD sendiri tidak cukup bisa minta dukungan dari CSR Swasta, ucapnya.
Yang ketiga, Gubernur membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan keempat tentang infrastruktur kondisi jalan dan jembatan.
“Saya menerima sekitar 200 laporan dengan kondisi jalan dan jembatan yang memang sangat ekstrim tidak bisa dilewati, banjir, kecelakaan motor, dan mobil,” ungkapnya.
Untuk itu, Gubernur mengajak untuk mencari solusi bersama, berkomunikasi sehingga minimal 5 tahun ruas-ruas yang sering membuat kecelakaan atau yang menggangu proses mobilisasi bisa diminimalisir, datanya agar disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dengan provinsi.
Dan yang terakhir adalah Perikan dan pertanian dengan adanya bantuan pemerintah, agar di koordinasikan dan disinkronkan sehingga 10 kabupaten/Kota serta Provinsi, untuk perikanan dan pertanian masing-masing punya program 5 tahun ke depan, pembangunannya fokus ke daerah tertentu sehingga Malut punya satu kawasan yang terukur hasilnya ada, sehingga ketika ada kunjungan Menteri, kita bisa tunjukkan hasilnya.
Begitu juga dengan Perikan, yang sentra perikanan nya sudah terbangun tahun ini, akan ada perbaikan, jadi dibuat master plan bagaimana pasnya membangun pabrik esnya, jelasnya.
Saya mengharapkan, ke depan kita sering berkomunikasi, dan mari kita sinkronkan program karena tujuan kita sana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, Provinsi tidak bisa berbuat tanpa dukungan dari pemerintah 10 kabupaten/Kota.
Terakhir program koperasi Merah Putih, yang di Maluku Utara jumlahnya 1300 melebihi jumlah desa di Malut 1200. Namun tidak semuanya masih beroperasi.
Oleh karena itu, Gubernur meminta kepada Kadis Koperasi dan UKM untuk melakukan uji coba 10 saja satu kabupaten satu di convert diubah menjadi koperasi Merah Putih dari koperasi yang sudah ada.
Selain itu, beliau juga menyinggung tentang hutang Pemprov, serta dana bagi hasil agar jika dibayar programnya dipakai untuk mendukung Asta cita yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, demikian pesan Gubernur.
“Dokumen Musrenbang ini menghasilkan dokumen yang ditandatangani tetapi tanpa sinergitas, tanpa komunikasi yang baik, tanpa kerja sama yang baik, dokumen itu hanya dokumen.
Untuk itu Harapannya, dengan hasil desain yang dibangun dengan koordinasi menghasilkan output yang direalisasikan karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tutup Sherly.
Pembukaan Musrembang RKPD ini dilanjutkan dengan diskusi lintas sektor dengan Narasumber dari kementerian PPN Bappenas RI, Dirjen Bina Bangsa Kemendagri RI, serta Kemenkop dan UKM RI, serta diskusi secara daring dan luring.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Malut, Sarmin S Adam sebagai ketua Penyelenggara kegiatan ini berharap sinkronisasi program dan kegiatan produktivitas pembangunan Provinsi Malut dengan arah kebijakan pemerintah dan sasaran pembangunan, sinkronisasi program dan kegiatan hasil pembangunan Kabupaten/Kota, selain itu untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi Maluku Utara, di saat bersamaan juga mulai mengadaptasi dan intervensi langsung program dan kegiatan prioritas dan unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerangka kebijakan dan program unggulan tahun 2025-2026 Provinsi Malut, adalah penguatan ekonomi dan desain Sumber Daya Manusia untuk penyiapan pondasi transformasi.(ADPIM)
