SOFIFI,IMc – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penyampaian pandangan umumnya terhadap dokumen RPJMD 2025-2029 yang dibahas pada sidang paripurna di Sofifi Senin, (4/8/2025).
Juru bicara (Jubir) Fraksi Nasdem, Pardin Isa dalam uraiannya yang dihadiri Wakil Gubernur menyampaikan bahwa masih terdapat ketimpangan yang nyata dalam capaian pembangunan di berbagai kabupaten/kota.
Pardin mengungkapkan, ekonomi, kontribusi PDRB didominasi oleh sejumlah Kabupaten/Kota sedangkan Kabupaten/Kota lainnya masih cukup rendah dengan Kabupaten Pulau Taliabu menjadi yang terendah dari 10 daerah lainnya di Malut.
Kemudian, lanjut Pardin, infrastruktur juga masih terkonsentrasi di Ternate. Tidore, dan bagian besar pulau Halmahera, sedangkan pada wilayah lain seperti di kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai masih tertinggal.
“Adapun masalah sosial, capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) sangat bervariasi, dengan beberapa kabupaten seperti Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu memiliki nilai yang sangat rendah dengan peningkatan yang cenderung lamban,”bebernya.
Selain itu Nasdem juga menyoroti permasalahan lainnya seperti ketergantungan pemerintah pada sektor pertambangan dan industri ekstraksi. Dimana pertumbuhan ekonomi Maut cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir, namun juga menunjukkan kekhawatiran dengan ketergantungan yang besar pada sektor tersebut.
“Meskipun sektor ini menyumbang sebagian besar PDRB, ada risiko dampak negatif, baik pada aspek ekonomi maupun sosial dan lingkungan, yang berpotensi tidak sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan,”ujarnya.
Lebih lanjut, kata Pardin, meskipun secara umum aspek pendidikan dan kesehatan mengalami kemajuan, masih terdapat sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Seperti pada isu kualitas pendidikan, dengan banyaknya sekolah SMA/SMK dan SLB yang belum terakreditasi.
Menurutnya, masih terdapat penyebaran guru yang tidak merata, ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai dan masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi pada jenjang SMA/SMK dan SLB.
“Pada aspek kesehatan, angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting masih tinggi. Selain itu, masih banyak Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter, dan belum efektifnya jejaring Puskesmas di gugus pulau,”pungkasnya.(um)
