Dwi memaparkan, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 16 triliun atau tumbuh 27.27 persen (yoy) dari tahun ke tahun.
“Pertumbuhan perekonomian ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 58,27 persen yoy dan pertambangan yang tumbuh. 33.33 persen toy,”ucap Dwi kepada Perok (Pers Liputan Ekonomi)
Sementara itu Dwi menambahkan pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian seperti isu strategis mendorong kecukupan beras.
“Sejak tahun 2019 dan 2023, Maluku Utara mengalami defisit beras. Hal ini sejalan dengan penurunan produktivitas beras sejak tahun 2021 hingga 2024,”ungkap Mantan Kepala BI Papua ini.
Dibandingkan sensus pertanian tahun 2013, kata Dwi jumlah petani dengan usia diatas 65 tahun mengalami peningkatan menjadi 11,24 persen dari sebelumnya sebesar 8 persen.
“Peningkatan ini disebabkan karena kelompok usia muda cenderung untuk memilih bekerja di sektor tambang sehingga regenerasi petani menjadi terhambat,”tuturnya.
Hasil kajian terkait neraca pangan yang dilakukan BI Malut, diterangkannya menunjukan bahwa 70 persen atau 7 dari 10 pasokan pangan berasal dari lokal dan luar daerah, yaitu Surabaya, Makassar, Enrekang, Bitung, Manado, Bima, dan Ambon.
Sementara itu, pasokan tiga komoditas lainnya, yaitu ikan cakalang, ikan malalugis, dan ikan tuna diperoleh dari lokal yaitu Ternate dan Halmahera Selatan.
Dwi menerangkan, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mendorong kecukupan beras di Malut adalah melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan provinsi penghasil beras. Kendati demikian, terdapat hal-hal yang masih menjadi evaluasi dalam pelaksanaan KAD
Hal-hall yang perlu dilakukan dalam mendukung KAD yang didorong BI antara lain, menyusun neraca pangan Maluku Utara yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), subsidi ongkos angkutan barang terutama untuk bahan-bahan sembako dan juga penetapan hubungan untuk sentralisasi pengiriman logistik. (Um)
