HALSEL,IMc – Meski demikian, ia mengatakan dalam dinamika politik, setiap pemenang adalah mereka yang punya tim sukses dan kelompok tertentu. Sehingga dalam kepentingan, yang harus dimengerti adalah tim suksesnya, dan layak diprioritaskan. Termasuk dalam konteks rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Halsel.
Bassam berharap masyarakat Halsel lebih mengerti dan memahami dirinya, karena ia juga punya tim sukses dan kelompok.
“Tapi sebagaimana dinamika politik, di kesempatan ini juga saya berharap bapak dan ibu, kitorang saling baku mengerti dan baku paham, karena mohon maaf tim saya juga ada, teman-teman saya juga ada,” kata Bassam disambar dengan tawa hadirin yang hadir dalam acara tersebut.
Tak hanya itu, Bassam juga meminta agar masyarakat Halsel memberikan kesempatan kepada dirinya bersama tim dan teman-teman untuk menikmati kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
“Jadi kase kesempatan kitorang nikmati kemenangan ini dulu. Bukan berarti saya mengesampingkan yang lain, tapi sebagaimana haknya saya harus perhatikan saya pe tim dulu, setelah itu baru nanti kitorang baku atur. Betul ka tarada?” ujar Bassam sembari bertanya kepada timnya.
“Karena bagi saya, jika tidak seperti ini rasanya tidak tepat. Jadi mari kitorang baku bawa baik-baik, kitorang baku mengerti, yang sama-sama dengan saya di pilkada mari torang sama-sama. Yang belum sama-sama dengan saya, ya ngoni baku iko dari belakang saja,” katanya Bupati Di Berbagai Media
Olehnya itu DPC GPM Halsel, Menyikapi persolan tersebut : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menanggapi keras pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Bupati Halsel, Bassam Kasuba, yang dinilai sebagai bentuk pernyataan sesat dan berpotensi mendiskreditkan pihak lain.
*Bung Harmain Rusli* Ketua DPC GPM Halsel menyampaikan bahwa, pernyataan Bupati Bassam yang mengatakan bahwa dalam dinamika politik, pemenang adalah mereka yang memiliki tim sukses dan kelompok tertentu, serta pentingnya memprioritaskan tim sukses dalam rotasi dan mutasi pejabat di Pemkab Halsel, dinilai sebagai refleksi dari kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan bijak dan adil.
“Sebagai seorang pemimpin yang terpilih, Bupati seharusnya tidak hanya memprioritaskan tim suksesnya, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pernyataan yang menyebutkan bahwa ‘tim saya dulu, baru yang lain’ adalah bentuk kegagalan dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah yang bisa merangkul semua pihak, bukan hanya mengutamakan kelompok tertentu,” ucap Ketua DPC GPM Halsel. Minggu, (23/02/2025).
Sambungnya, DPC GPM menilai pernyataan Bassam yang meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada diri dan timnya untuk ‘menikmati kemenangan’ selama lima tahun ke depan, justru menunjukkan sikap egois yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan inklusif.
Menurut Harmain, sebagai pemimpin, Bassam seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani semua warga tanpa diskriminasi.
DPC GPM juga menyayangkan pernyataan Bupati Bassam yang menyampaikan bahwa pihak yang tidak bersama dirinya dalam pilkada sebaiknya ‘ikut dari belakang saja’, dan ini semakin mempertegas sikap eksklusif dan tidak inklusif.
Dikatakannya pernyataan Bupati Bassam tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pemerintahan Halsel yang lebih mengutamakan loyalitas politik (kelompoknya) daripada meritokrasi dan profesionalisme.
“Pernyataan seperti ini sangat memprihatinkan, dan kami dari DPC GPM Halsel merasa perlu mengingatkan Bupati bahwa kepemimpinan yang baik harus mencakup semua elemen masyarakat, bukan hanya yang mendukungnya. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat merugikan masa depan pembangunan daerah ini,” pungkasnya.
Untuk itu DPC GPM Halsel menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kritikan dan Saran adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan yang seharusnya bebas dari intervensi politik yang mengarah pada diskriminasi kelompok,” kata Harmain mengakhiri. (Limpo)
