SOFIFI,IMc – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tengah menyiapkan skema penganggaran biaya sekolah gratis bagi ribuan siswa SMA, SMK, SLB yang direncanakan mulai berjalan pada awal Mei 2025.
Hal ini menyusul kebijakan Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos yang sebelumnya telah dituangkan dalam visi misi kampanyenya. Di tahun 2025 Pemprov menyatakan bakal menyediakan anggaran sebesar Rp. 30 miliar.
Menanggapi Kebijakan tersebut Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut, Said Banyo menyampaikan meski mendukung program pendidikan gratis demi kemajuan Maluku Utara, tetapi dari segi penganggaran Gubernur harus lebih hati-hati karena kebutuhan pemerintah daerah sangat banyak.
“Sepanjang baik untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan SDM (sumber daya manusia) di Malut, maka program ini sah-sah saja, tapi alangkah baiknya Gubernur juga konsen menyelesaikan utang daerah. Baik itu utang DBH (dana bagi hasil) kabupaten kota maupun utang pihak ketiga,”beber Wakil Ketua Komisi II ini.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyatakan, anggaran pendidikan gratis yang disiapkan Rp 30 miliar dirasanya tidak cukup dan belum bisa menjangkau semua, meski demikian lanjutnya, yang terpenting sudah ada upaya action untuk program tersebut.
“Benar program Gubernur dan Wagub menurut saya sepanjang baik dan untuk kepentingan kemajuan Malut sah-sah saja, akan tetapi Gubernur juga harus konsen menyelesaikan kewajiban Pemprov yakni membayar TPP ASN,”timpalnya.
“Apalagi saat ini dalam bulan ramadhan kebutuhan makin banyak dan kewajiban pemprov untuk segera membayar utang bawaan yang kurang lebih sebesar Rp 900 miliar,”tutupnya. (um)
