TERNATE,IMc – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan dan layanan pertanahan serta tata ruang.
Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ballroom Halmahera, Bella Hotel, Kota Ternate, pada Sabtu (23/08/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyerahkan 28 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta 15 sertipikat tanah elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima aset berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk Kanwil BPN Maluku Utara di Sofifi, dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Pertanahan dengan bupati/wali kota dari Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula. Kesepakatan ini mencakup legalisasi aset tanah, penyelesaian permasalahan pertanahan, hingga dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional di Maluku Utara.
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron turut didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis bersama jajaran. (um)
