TIDORE,IMc – Ketua DPRD kota Tidore kepulauan Drs Ade Kamma sepakat atas rencana revisi tunjangan DPRD Tidore sebesar Rp 17 Milliar oleh wali kota setelah mendapat sorotan GP Ansor kota Tidore kepulauan.
Anggaran tunjangan DPRD yang dialokasikan setiap tahunnya ini sangat direspon baik ketua DPRD tidore Ade Kamma setelah mendapat tanggapan serius dari wali kota tidore yang juga ketua partai ketua DPRD tidore di maluku utara.
“ Saya setuju revisi tunjangan DPRD untuk kepentingan masyarakat, alokasi angaran kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah , kebijakan wali kota tidore yahg juga ketua PDI perjuangan kami tegak lurus perintahnya,” sembah Ketua DPRD pada wali kota.
Untuk diketahui, rencana revisi tunjangan DPRD yang mencapai Rp17.544.298.157, belum termasuk gaji pokok tersebut diantaranya Tunjangan perumahan Rp4.464.000.000,- Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota: Rp4.538.190.391.- Tunjangan transportasi Rp3.510.000.000.- Tunjangan komunikasi intensif: Rp3.150.000.000,- Tunjangan keluarga: Rp79.047.416,- Tunjangan beras: Rp101.388.000,- Tunjangan jabatan: Rp814.233.000,- Tunjangan alat kelengkapan dewan: Rp99.939.530 dan Tunjangan reses Rp787.500.000.-
Adapun tunjangan lain diatas yang menjadi perhatian GP Ansor dan publik yaitu tunjangan tambahan Pajak penghasilan (PPh): Rp250.962.964,- Uang paket: Rp48.132.000,- Iuran jaminan kesehatan: Rp62.190.391,- Jaminan kecelakaan kerja: Rp3.310.333,- Jaminan kematian: Rp8.689.664,- Uang representasi: Rp561.540.000
Dengan total Rp 934 milliar lebih. (mas)