TERNATE,IMc – Di tengah sorotan nasional terhadap laju pertumbuhan ekonomi, Provinsi Maluku Utara mencatat sejarah dengan capaian luar biasa: pertumbuhan ekonomi sebesar 34,58%, tertinggi se-Indonesia. Namun, di balik angka yang impresif itu, tersimpan tantangan besar: ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan, ancaman kerusakan lingkungan, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Isu-isu strategis tersebut menjadi sorotan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Maluku Utara pada Rabu (17/09/2024) secara daring melalui Zoom Meeting. Forum ini dihadiri oleh beragam stakeholder, mulai dari satuan kerja pemerintah, perbankan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga media massa.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wujud komitmen untuk terus menyempurnakan kualitas layanan publik, yang prima, berintegritas, dan andal—sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk nyatanya adalah membuka ruang dialog dan konsultasi bersama para penerima layanan.
Mengawali paparannya, Sakop menjelaskan peran strategis Kementerian Keuangan di daerah. “Kami tidak hanya bertugas mengelola perbendaharaan negara, tetapi juga bertindak sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, yang berperan aktif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan APBN, tata kelola keuangan daerah, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Kanwil DJPb Maluku Utara juga menegaskan komitmennya dalam menciptakan layanan yang adaptif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 serta komitmen penuh untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan praktik pungli. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai dan pengguna layanan memahami pentingnya integritas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Sakop.
Forum ini juga menjadi ajang penting bagi para stakeholder untuk menyampaikan masukan, kritik, dan harapan. Diskusi yang berlangsung aktif tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, para kepala bidang, serta perwakilan stakeholder yang hadir.
Menutup sesi, Sakop menyampaikan harapannya, “Semoga seluruh pengguna layanan dan mitra kami mendukung terciptanya layanan yang berintegritas, tanpa gratifikasi, tanpa pungli, dan tanpa suap dalam bentuk apapun.” (um)
